Fitri Yuliantri Permana

Hati-hati! ASN harus patuhi nitiket dan aturan bermedsos

25 Januari 2023
Warganet atau warga pengguna internet di tanah air langsung bereaksi atas ancaman pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo ) terhadap WhatsApp (WA), Instagram (IG), Facebook (FB), dan platform digital lainnya jika tidak mendaftarkan sebagai perusahaan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) paling lambat 20 Juli 2022. Rencana pemblokiran terhadap media sosial (medsos) yang sangat dekat dengan aktivitas masyarakat di tanah air tersebut langsung mendapatkan reaksi negatif. Berbagai kritik dilontarkan kepada pemerintah, mulai dari dasar aturan yang dinilai masih bermasalah, hingga kesiapan untuk menyediakan pengganti jika platform tersebut benar diblokir.
2022_ART_PP_WART07_01.pdf

Pemeriksaan jarak jauh, adaptasi baru di era “new normal"

10 Agustus 2022
Perkembangan teknologi yang masif belakangan ini mendorong adanya perubahan gaya hidup baru dalam semua bidang, tidak terkecuali bagi Pemeriksa Keuangan Negara. Terkini, banyak entitas telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta memanfaatkan Enterprise Resource Planning (ERP) System untuk mengintegrasikan perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Pada sisi lain, Pandemi Covid-19 juga menghadapkan setiap orang dengan perubahan pola hidup, sehingga harus beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Pemeriksa Keuangan pun dituntut untuk dapat beradaptasi dalam berbagai kondisi, termasuk melakukan pemeriksaan jarak jauh saat menghadapi kondisi yang tak biasa dalam kehidupan "new normal". di mana pemeriksaan akan lebih banyak memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan big data analytics.
2022_ART_PP_WART05_01.pdf

Hasil pemeriksaan BPK tak berhenti di opini WTP

09 Agustus 2022
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WT Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021. Tren pemerolehan opini WTP untuk LKPP ini sudah terjadi LKPP tahun 2016. Tren opini WTP tidak hanya diperoleh pemerintah pusat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah Laporan Keuangan Pemerinta (LKPD) yang mendapat opini WTP juga semakin meningkat. Hasil Pemeriksaan BPK tak Berhenti di Opini WTP August 4, 2022 Ilustrasi pemeriksaan BPK (Sumber: Freepik) 8/5/22, 9:48 AM Hasil Pemeriksaan BPK tak Berhenti di Opini WTP - WARTA DIGITAL https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=37273 2/5 Pada tahun 2016, ada 378 LKPD dengan opini WTP dan pada tahun 2020 terdapat 486 LKPD dengan opini WTP (Sum Siaran Pers BPK). Mendapat opini WTP dari BPK memang sebuah prestasi, sehingga tak jarang dirayakan oleh instansi yang memerole Meskipun begitu, perlu diingat bahwa opini WTP pada dasarnya adalah laporan keuangan entitas yang diperiksa BPK dinilai telah menyajikan secara wajar dalam semua hal. Baik secara material, posisi keuangan, hasil usaha, maupun a entitas. Seluruhnya telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2022_ART_PP_WART08_01.pdf

Pandemi, medsos, dan pelanggaran etika ASN

24 Februari 2022
PANDEMI Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari satu tahun telah meningkatkan jumlah pengguna media sosial (medsos) di Indonesia termasuk pemanfaatannya oleh Aparatur Sipil negara (ASN). Sebenarnya sudah banyak peraturan terkait penggunaan medsos di kalangan ASN. Tetapi masih banyak pelanggaran etika yang dilakukan oleh ASN dalam menyebarluaskan informasi melalui medsos.
2022_ART_PP_KUMP2202.pdf

Mengapa harus disampaikan dengan tikTok

23 Februari 2022
"Zaman sekarang harus pakai metode yanglebih fun. Misalnya, kalau ada program baru jangan hanya diumumkan di website. Bikinlah di akun Tik Tok. Pengguna mau tak mau melihat videonya. Jadi pesannya akan dapat". Begitulah pernyataan Donny Eryastha, Head of Public Policy TikTok Indonesia, Malaysia, Filipina dalam sebuah wawancara dengan media. Tiktok adalah jejaring sosialberbagi video pendek yang memungkinkan pengguna dapat membuat video menyanyi dan juga menari. Kini, kontennya terus berkembang, tak melulu soal hibur-menghibur. Platformini begitu popular. Pada 2020 telah digunakandi 154 negara dengan 800 jutapengguna aktif setiap harinya.
2022_ART_PP_MEDI2302.pdf

BPK hingga lembaga audit dunia dorong pulih bersama

22 Februari 2022
Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dampak pandemi terhadap perekonomain negara. Melalui perannya sebagai lembaga pemeriksa. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun tetap meningkatkan kualitas pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKKP). Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan kementerian/Lembaga (LKK/L). BPK juga terus meningkatkan risk awareness dalam rangka pengembangan strategi dan prosedur pemeriksaan LKPP, LKBUN, dan LKK/L. Risiko yang masih menjadi perhatian adalah dampak pandemi Covid-19.
2022_ART_PP_REPU02_01.pdf

Hilangnya hak anak dalam sengkarut program Indonesia pintar

19 Juli 2021
Hasil audit BPK atas PIP pada tahun 2018 hingga Semester I 2020 menyimpulkan bahwa pengelolaan PIP pada periode tersebut telah sesuai tetapi dengan pengecualian. Sebab, temuan pemeriksaan menunjukkan bahwa perencanaan PIP belum dilaksanakan secara memadai. Selain itu, pelaksanaan penyaluran dan pencairan PIP juga tidak memadai. BPK juga menemukan bahwa penyaluran Bidikmisi belum dilakukan secara optimal.
2021_ART_PP_WART08_01.pdf

• 1